GERAKTIMUR.COM — BARRU - Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menegaskan bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 bukan sekadar formalitas administratif tahunan. Sebaliknya, agenda ini harus menjadi instrumen strategis yang berdampak nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Andi Ina saat memimpin langsung Kick Off Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Barru, Rabu (17/6/2026).
BACA JUGA:
“Forum ini menjadi momentum penting untuk melakukan koreksi, penajaman, dan penyempurnaan arah pembangunan daerah. Kita harus memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Andi Ina di hadapan jajaran pejabat daerah.
Turut hadir dalam kegiatan krusial ini Wakil Bupati Barru, Sekretaris Daerah, Kepala Bapperida, para staf ahli, asisten, pimpinan perangkat daerah, kepala bagian lingkup Setda, hingga camat se-Kabupaten Barru.
BACA JUGA:
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Andi Ina mengingatkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan. Ia menekankan prinsip money follows priority program agar anggaran yang terbatas dapat dikelola secara optimal.
“Setiap rupiah dalam APBD harus memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Tidak boleh ada kegiatan yang hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil,” tegasnya.
Mantan Ketua DPRD Sulsel ini juga meminta adanya evaluasi total terhadap program yang sedang berjalan. Program yang dinilai kurang efektif harus berani diperbaiki atau bahkan dihentikan, sementara program yang berhasil wajib diperkuat.
Dalam arahannya, Bupati perempuan pertama di Barru ini menyoroti sejumlah isu strategis yang masih menjadi tantangan besar bagi daerah, antara lain:
Penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Percepatan penanganan stunting.
Menekan angka pengangguran.
Penguatan ekonomi masyarakat akar rumput.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Andi Ina mengeluarkan 11 arahan strategis kepada seluruh perangkat daerah. Beberapa poin utamanya meliputi perencanaan berbasis evaluasi kinerja, fokus pada program berdampak tinggi, penguatan sektor unggulan daerah, sinkronisasi dengan Program Strategis Nasional, hingga penguatan perencanaan berbasis data (evidence-based policy).
Menutup arahannya, Andi Ina meminta seluruh jajaran pemerintahan untuk mengubah cara kerja konvensional dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, masalah daerah yang kompleks tidak akan bisa diselesaikan jika setiap instansi berjalan sendiri-sendiri
“Permasalahan daerah tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Hilangkan ego sektoral, perkuat sinergi antar OPD, kecamatan, dan desa agar hasil pembangunan semakin optimal,” cetusnya.
Ia juga mendorong lahirnya inovasi berbasis teknologi dan kemitraan kreatif dengan dunia usaha serta masyarakat demi menyiasati keterbatasan anggaran.
“Kita tidak lagi bekerja seperti biasa. Kita harus bekerja lebih fokus, lebih terukur, dan lebih bertanggung jawab. Perubahan RKPD dan Renja Tahun 2026 harus menghasilkan program yang lebih tajam untuk mewujudkan Barru Berkeadilan, Maju Berkelanjutan, dan Sejahtera Lebih Cepat,” pungkas Andi Ina.
