GERAKTIMUR.COM — MAKASSAR — Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal reformasi birokrasi di Kabupaten Barru. Tidak tanggung-tanggung, ia menegaskan akan langsung turun tangan menilai kinerja seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tidak segan memberikan rapor merah bagi pejabat yang gagal memenuhi target.

​Penegasan keras tersebut disampaikan Andi Ina saat membuka Asistensi Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2025–2029 di Hotel Aryaduta, Makassar, Sabtu (1/8/2026).

​Dalam arahannya, Bupati perempuan pertama di Barru ini langsung menyoroti kehadiran para pimpinan OPD dan camat. Ia menekankan bahwa agenda strategis yang berkaitan dengan penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) wajib dihadiri langsung oleh pejabat penanggung jawab tanpa boleh diwakilkan.

​"Saya tidak terima jika hal strategis seperti ini pimpinan OPD-nya tidak hadir tanpa alasan mendesak. Kedisiplinan dan keberadaan pimpinan sangat menentukan arah jalannya pemerintahan," tegas Andi Ina di hadapan para peserta.

​Guna menjaga objektivitas dan profesionalisme, Bupati mengungkapkan bahwa dirinya mengelola secara langsung sistem evaluasi kinerja birokrasi setiap tiga bulan sekali. Ia memastikan tidak akan ragu memberikan penilaian jempol ke bawah bagi pejabat yang tidak kompeten.

​Selain kedisiplinan, Andi Ina juga menyoroti efektivitas kerja internal instansi. Ia meminta para Kepala Dinas memberdayakan seluruh struktur organisasi secara proporsional dari Kepala Bidang hingga staf, serta menghentikan praktik pemusatan beban kerja pada ASN tertentu atas dasar kedekatan subjektif.

​"Gunakan struktur organisasi yang ada. Saya akan turun langsung ke OPD dan mengecek ke bawah, memastikan seluruh ASN diberdayakan sesuai tugas pokok dan fungsinya," tambahnya.

​Pada kesempatan yang sama, Andi Ina secara tegas menepis isu miring terkait praktik transaksional dalam pengisian jabatan di lingkup Pemkab Barru. Ia memastikan tidak pernah meminta maupun menerima imbalan apa pun dari pejabat yang menduduki posisi strategis.

​"Saya tidak pernah meminta apa pun. Yang saya minta hanya satu, tunjukkan kinerja terbaik. Itulah yang akan saya nilai sampai akhir masa jabatan," tandasnya.

​Di sisi lain, Bupati memberikan apresiasi atas lompatan prestasi Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Barru tahun 2025 yang sukses menembus angka 73,99 dengan kategori BB (Sangat Baik), naik dari sebelumnya yang berada di kategori B.

​Kendati demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak sekadar menjadi dokumen administratif di atas meja. Dokumen peta proses bisnis diinstruksikan untuk dievaluasi minimal satu kali dalam setahun demi mencegah pemborosan anggaran.

​"Satu sen pun anggaran daerah harus dipertanggungjawabkan serta memiliki dampak riil terhadap peningkatan pelayanan publik. Kita ingin memangkas duplikasi tugas demi menghindarkan daerah dari pemborosan anggaran," jelasnya.

​Menutup arahannya, Andi Ina menegaskan bahwa seluruh langkah transformatif ini murni demi menuntaskan amanah rakyat Barru secara optimal, bukan demi kepentingan politik pribadi.

​"Saya tidak sedang mengejar jabatan berikutnya. Yang saya pikirkan adalah bagaimana amanah lima tahun ini bisa saya tuntaskan dengan sebaik-baiknya dan berdampak bagi masyarakat. Mari bersama memperbaiki birokrasi dan menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Barru," pungkasnya.