Status Naik! Pemkab Barru Tetapkan Tanggap Darurat Bencana hingga 14 Oktober

Status Naik! Pemkab Barru Tetapkan Tanggap Darurat Bencana hingga 14 Oktober

Mahmud rahim 30 Sep 2026

BARRU — Kepungan krisis air bersih, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga angin kencang memaksa Pemerintah Kabupaten Barru mengambil langkah tegas.

Status kebencanaan resmi dinaikkan menjadi Tanggap Darurat Bencana selama dua pekan ke depan, terhitung 1 hingga 14 Oktober 2026.

​Langkah taktis ini diambil setelah eskalasi bencana mulai dari krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga angin kencang terus meningkat dalam sebulan terakhir dan membuat daerah belum memungkinkan kembali ke status normal.

​Keputusan krusial tersebut dihasilkan dalam Rapat Lintas Sektor yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., di Posko Induk BPBD Kabupaten Barru, Selasa (29/9/2026).

​Rapat evaluasi ini turut dihadiri oleh perwakilan Kapolres Barru, perwakilan Dandim 1405/Parepare, pimpinan OPD terkait, Ketua PMI, Ketua Baznas, para camat se-Kabupaten Barru, serta unsur terkait lainnya.

​Sekda Barru, Andi Syarifuddin, menegaskan bahwa kembalinya daerah ke status normal bukanlah pilihan yang rasional di tengah situasi lapangan saat ini.

​"Kalau melihat eskalasi saat ini, tentunya bukan pilihan untuk kembali ke status normal. Eskalasinya saya kira semakin meningkat," tegas Andi Syarifuddin.

​Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat tiga persoalan utama yang menjadi pemicu kenaikan status, meliputi:

- ​Krisis Air Bersih: Ancaman kekeringan masih membayangi, dengan informasi meteorologi yang memprediksi kondisi kering berpotensi berlanjut hingga Oktober.

- ​Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla): Menjadi salah satu fokus pengawasan intensif lintas sektor.

- ​Angin Kencang dan Kebakaran Permukiman: Menjadi perhatian tersendiri yang ditangani secara sinergis bersama Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.

​Kendala logistik di lapangan juga menjadi sorotan, terutama terbatasnya armada mobil tangki distribusi air bersih yang saat ini masing-masing baru didukung satu unit dari PDAM dan BPBD.

​"Kebutuhan air bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau PDAM bergerak sendiri tentu tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Karena itu, kita harus bergerak bersama," ujar Andi Syarifuddin menekankan pentingnya kolaborasi.

​Meski fokus utama saat ini adalah penanganan kekeringan dan distribusi air bersih, Pemkab Barru juga meminta seluruh jajaran untuk tidak lengah terhadap potensi cuaca ekstrem susulan.

​Pemerintah daerah berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, di mana peralihan musim sering kali memicu potensi banjir akibat hujan berintensitas tinggi secara tiba-tiba meskipun musim kering masih berlangsung.

​Menutup arahannya, Sekda menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang berada di garis depan penanganan darurat, mulai dari TNI, Polri, BPBD, Satpol PP dan Damkar, PDAM, PMI, pemerintah tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan, serta elemen masyarakat dan Baznas.

​Dengan penetapan status tanggap darurat ini, seluruh unsur terkait diinstruksikan untuk tidak mengendurkan kesiapsiagaan, memperkuat koordinasi, serta menempatkan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas utama.


Memuat artikel selanjutnya...
PD 2026