BARRU - Menyongsong target pertumbuhan ekonomi yang ambisius di angka 6,31 persen, Pemerintah Kabupaten Barru resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada pihak legislatif.

​Penyerahan dokumen penting ini dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barru di Ruang Rapat DPRD pada Sabtu (10/10/2026).

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Barru, Muh. Aliffandi Aska, S.Pd., dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Barru Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., yang mewakili Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si.

​Dalam pemaparannya, Wakil Bupati Barru Abustan menegaskan bahwa KUA dan PPAS 2027 dirancang sebagai kesinambungan pembangunan daerah.

Arah kebijakan ini diselaraskan secara ketat dengan RPJMD Barru 2025–2029, RKPD 2027, serta kebijakan strategis pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

​"Konsistensi antara perencanaan, kebijakan fiskal, dan prioritas anggaran menjadi kunci agar APBD mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Abustan.

​Pemerintah Kabupaten Barru mencatat tren positif pada sektor perekonomian daerah, di mana pertumbuhan ekonomi Barru pada tahun 2025 lalu berhasil mencapai angka 5,11 persen dan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Memasuki tahun 2027, Pemkab Barru memasang target pertumbuhan ekonomi menyentuh angka 6,31 persen. ​Kendati demikian, Abustan mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi tidak sekadar berhenti pada angka statistik di atas kertas.

Pertumbuhan tersebut wajib berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan, perluasan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, peningkatan produktivitas, serta penguatan daya saing daerah.

​Menghadapi tantangan keterbatasan ruang fiskal, Pemkab Barru menekankan pentingnya efisiensi dan ketepatan alokasi anggaran.

Penyusunan anggaran dipastikan harus realistis, terukur, serta disesuaikan dengan kapasitas riil keuangan daerah.

​Setiap program dan kegiatan diwajibkan memiliki sasaran yang jelas, penerima manfaat yang terukur, indikator kinerja yang valid, serta hasil yang dapat dievaluasi secara berkala.

Belanja yang dinilai kurang memberikan dampak langsung terhadap sasaran pembangunan akan dikendalikan, sementara belanja modal difokuskan pada infrastruktur yang memperkuat konektivitas, distribusi, dan produktivitas ekonomi.

​Di sisi pendapatan, Pemkab Barru bakal memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pemungutan, pembenahan basis data pajak dan retribusi, peningkatan kepatuhan, optimalisasi aset daerah, serta penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

​Dalam dokumen KUA-PPAS 2027, Pemkab Barru merumuskan lima pilar utama arah kebijakan pembangunan, meliputi:

- ​Penguatan Kualitas SDM dan Pelayanan Dasar: Fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, percepatan penanganan stunting, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

- ​Penguatan Ekonomi Lokal: Mendorong sektor pertanian, perikanan, UMKM, koperasi, industri pengolahan, perdagangan, dan ekonomi kreatif, di mana masyarakat didorong menjadi pelaku utama pertumbuhan ekonomi.

- ​Percepatan Pembangunan Infrastruktur: Membangun infrastruktur berdaya ungkit ekonomi guna membuka akses, memperlancar distribusi logistik, dan memperluas konektivitas.

- ​Pengembangan Pariwisata: Memanfaatkan potensi lokal dan ekonomi masyarakat agar Barru bertransformasi dari sekadar daerah lintasan menjadi daerah tujuan wisata yang menggerakkan ekonomi lokal.

- ​Ketahanan Pangan dan Mitigasi Bencana: Memperkuat ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan mengedepankan aspek pencegahan dan mitigasi.

​Di sela-sela agenda rapat paripurna tersebut, Abustan juga menyampaikan apresiasi khusus kepada jajaran Polres Barru, Kodim, BPBD, dan seluruh pihak yang selama hampir tiga bulan berjibaku menangani musibah kebakaran di sejumlah wilayah Barru.

Ia meminta agar kesehatan petugas lapangan yang kerap bekerja hingga larut malam terus diperhatikan, sekaligus mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap potensi pembakaran lahan ilegal.

​Lebih lanjut, Abustan menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan APBD semata.

Pemerintah daerah berkomitmen memperluas sumber pembiayaan melalui sinergi bersama pemerintah pusat, Pemprov Sulsel, dunia usaha, BUMD, CSR, kerja sama antardaerah, serta skema pembiayaan sah lainnya.

​"Fiskal yang sehat bukanlah tujuan akhir pembangunan. Fiskal yang sehat adalah keunggulan agar kesejahteraan dapat sampai kepada masyarakat. Pembangunan yang baik bukan yang paling banyak menghabiskan anggaran, melainkan yang paling cepat mengubah anggaran menjadi manfaat," tegas Abustan menutup pemaparannya.

​Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, anggota DPRD Barru, para staf ahli, asisten Setda, pimpinan OPD, kepala bagian, serta para camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Barru.

​