GERAKTIMUR.COM — ​Niat baik untuk merapikan basis data nasional rupanya masih harus berhadapan dengan tembok kekhawatiran di tingkat akar rumput.

Beredarnya visual penolakan terhadap petugas sensus ekonomi baru-baru ini menjadi potret nyata bahwa sebuah kebijakan publik tidak cukup hanya dirumuskan dan dijalankan, melainkan butuh pendekatan komunikasi yang tuntas hingga ke depan pintu rumah warga.

​Dalam poster dan pesan berantai yang ramai diperbincangkan publik belakangan ini, terlihat jelas adanya keengganan sebagian masyarakat untuk didata.

Narasi yang mengemuka menyebutkan bahwa warga belum merasakan manfaat langsung dari pendataan tersebut. Lebih jauh, muncul asumsi dan kekhawatiran spesifik bahwa sensus ini akan bermuara pada regulasi atau pungutan pajak baru, seperti yang tertulis pada slogan "Data kami bukan untuk pajak baru!".

​Menyikapi fenomena ini, langkah yang paling bijak tentu bukan dengan saling menyudutkan, melainkan menjadikannya sebagai masukan konstruktif bagi sistem pelaksanaan kebijakan.

Penolakan warga tersebut pada dasarnya adalah bentuk krisis literasi informasi. Hal ini menjadi sinyal bahwa sosialisasi mengenai tujuan, manfaat, dan jaminan keamanan data sensus belum sepenuhnya terserap oleh masyarakat luas.

Sebagai program strategis, kelancaran sensus sangat bergantung pada partisipasi dan kejujuran publik. Di sisi lain, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan dan rasional dari petugas di lapangan maupun dari otoritas terkait.

Edukasi publik harus ditekankan pada fakta bahwa pemetaan ekonomi ini murni ditujukan untuk ketepatan sasaran program pembangunan, bukan instrumen untuk membebani warga dengan pajak baru.

​Ke depan, pemerintah dan pihak penyelenggara perlu mengevaluasi kembali strategi komunikasi yang digunakan.

Merangkul tokoh masyarakat lokal, mengoptimalkan aparatur desa, hingga membekali petugas lapangan dengan kecakapan komunikasi persuasif yang humanis adalah langkah yang mendesak.

Kesuksesan pendataan nasional pada akhirnya bukan sekadar tentang memenuhi target angka, melainkan memastikan terbangunnya rasa saling percaya antara negara dan warganya