GERAKTIMUR.COM — Langkah Presiden Prabowo yang mendadak mencopot Dadan Hindayana sehari sebelum penggeledahan Kejaksaan Agung memantik spekulasi politik yang sangat liar. Awalnya berdalih "pelanggaran SOP dan kedisiplinan", ternyata berujung pada rompi tahanan pink. Publik berhak curiga: apakah pencopotan kilat ini adalah langkah preventif istana untuk "cuci tangan" dan melokalisir kasus agar tidak merembet ke mana-mana, atau murni bentuk ketegasan pemimpin?
Sangat naif jika kita percaya bahwa proyek dengan anggaran raksasa yang melibatkan pengadaan puluhan ribu unit kendaraan dan elektronik ini hanya didalangi oleh tiga orang. Korupsi struktural dengan modus yayasan afiliasi seringkali membutuhkan perlindungan politik dan jejaring bisnis yang kuat di belakangnya. Pertanyaan yang harus terus dikawal publik adalah: ke mana sajakah muara aliran dana triliunan tersebut? Apakah ada partai politik, elite penguasa, atau oligarki vendor yang turut menikmati cuan dari program makan siang ini?
Kejaksaan Agung kini memegang bola panas yang akan menguji independensi mereka. Jika penyidikan berhenti hanya pada Dadan dan dua wakilnya, maka narasi bahwa mereka hanyalah "tumbal" pelindung aktor yang lebih besar akan semakin menguat. Publik menuntut Kejagung untuk menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan menelusuri setiap perak aliran dananya tanpa pandang bulu.
BACA JUGA:
- Ketika Dapur Berhenti Produksi Adalah Sebuah Pelanggaran Maka Surat Edaran Pemberhentian Sementara Adalah Jawaban
- BGN Lakukan Penyesuaian Program MBG Selama Libur Sekolah, Anggaran Rp 3 Triliun Berhasil Dialihkan untuk Sasaran Prioritas
- Temui Mahasiswa Pendemo di Istana, Wapres Gibran Janji Sampaikan Tuntutan ke Presiden Prabowo