GERAKTIMUR.COM — BARRU — Pemerintah Kabupaten Barru tak ingin setengah-setengah menghadapi verifikasi lapangan penilaian Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2026.
Di bawah komando pimpinan daerah, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga pemerintah desa digerakkan untuk memastikan kesiapan data, bukti pendukung yang valid, serta implementasi program yang benar-benar dirasakan langsung di lapangan.
Penegasan ini mengemuka dalam Rapat Persiapan Verifikasi Lapangan Penilaian PUG Tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., di Ruang Data Kantor Bupati Barru, Sabtu (24/10/2026).
Rapat strategis ini turut diikuti secara daring oleh Bupati Barru, didampingi Sekretaris Daerah, para Asisten, staf ahli, pimpinan OPD, hingga para kepala desa se-Kabupaten Barru.
Dalam arahannya, Wabup Abustan menekankan bahwa keberhasilan dalam penilaian PUG tidak cukup hanya ditopang oleh kelengkapan administrasi di atas kertas.
Seluruh data yang dilaporkan wajib sesuai dengan kondisi faktual dan didukung oleh eviden (bukti) yang akurat.
"Apa yang sudah dilaporkan harus dipertahankan dan ditunjang dengan data mutakhir sebagai bahan presentasi. Semua eviden yang telah diunggah wajib diarsipkan dengan baik serta harus memenuhi tujuh prasyarat atau komponen inti PUG," tegas Abustan.
Tak hanya menyasar tingkat kabupaten, Wabup juga menginstruksikan para kepala desa untuk meninjau kembali penganggaran dan program kerja agar selaras dengan prinsip kesetaraan gender.
Program seperti Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) diminta untuk tidak berhenti pada sebatas komitmen, melainkan diwujudkan lewat alokasi anggaran dan aksi nyata di tengah masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, memaparkan perjalanan tahapan penilaian PUG mulai dari self-assessment hingga verifikasi administrasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI.
Ia juga menyoroti pentingnya adaptasi terhadap dinamika kelembagaan, seperti peralihan fungsi P3A ke Dinas Sosial, agar koordinasi penyiapan dokumen tetap solid.
Menindaklanjuti catatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat, Sekda menekankan krusialnya peningkatan alokasi anggaran responsif gender di setiap OPD.
Menurutnya, inklusivitas pembangunan harus tercermin secara nyata dalam kebijakan publik yang memperhatikan kebutuhan perempuan, laki-laki, anak, serta kelompok rentan.
"Paparan yang disajikan nantinya harus berfokus pada data konkret dan bukti nyata di lapangan, bukan sekadar penjelasan yang bersifat umum. Kami berharap Barru dapat mengoptimalkan predikat nilai yang tertinggi sesuai target Bapak Bupati," ujar Andi Syarifuddin.
BACA JUGA:
Bagi Pemkab Barru, penilaian PUG dipandang bukan sekadar ajang mengejar penghargaan, melainkan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana perspektif keadilan gender terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi pembangunan.
Melalui sinergi lintas sektor yang melibatkan pemda, OPD, hingga pemerintah desa, Kabupaten Barru optimis mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif, adil, dan responsif terhadap seluruh lapisan masyarakat.
