GERAKTIMUR.COM — BARRU – Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, secara tegas memacu jajarannya untuk memperkuat digitalisasi keuangan dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penegasan tersebut disampaikannya saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Barru di Baruga Singkeru Adae, Rumah Jabatan Bupati Barru, Senin (31/8/2026).

​Forum strategis ini dirangkaikan dengan Evaluasi Realisasi PAD dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Triwulan II Tahun 2026.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan Rizki Ernadi Wimanda, unsur Forkopimda, pimpinan perbankan, serta jajaran kepala perangkat daerah lingkup Pemkab Barru.

​Dalam arahannya, Bupati Andi Ina blak-blakan mengungkapkan kondisi riil keuangan daerah tahun ini. Berdasarkan data, Kabupaten Barru tercatat memiliki kapasitas fiskal terendah di antara seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 berada di kisaran Rp766 miliar.

​"Karena harus kita sadari bahwa Kabupaten Barru di tahun 2026 ini adalah daerah dengan kapasitas fiskal terendah di seluruh kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan. Ini menjadi tantangan buat saya dan Pak Wakil untuk bagaimana ruang-ruang pendapatan daerah yang bisa kita maksimalkan," ujar Andi Ina di hadapan para peserta rapat.

​Berdasarkan laporan evaluasi hingga Triwulan II Tahun 2026, realisasi pendapatan pajak daerah tercatat di angka 45,72 persen, sementara retribusi daerah baru mencapai 32,58 persen. Perhatian khusus juga diberikan kepada realisasi PBB-P2 yang baru menyentuh 12,75 persen.

​Kendati demikian, sejumlah komponen PAD justru menunjukkan performa gemilang. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sukses menembus 108,39 persen, dan kategori lain-lain PAD yang sah meroket hingga 226,89 persen dari target.

​Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Barru, Hj. A. Hilmanida, dalam laporan pendukungnya memaparkan bahwa dari sekitar 136.000 Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2, baru sekitar 15.000 NOP yang memanfaatkan transaksi non-tunai via QRIS. Peluang penetrasi digital ini dinilai masih sangat luas untuk digarap secara masif.

​Menyikapi tantangan ini, Bupati Andi Ina menginstruksikan seluruh camat, lurah, dan kepala desa untuk lebih proaktif mengedukasi masyarakat, memperluas kanal pembayaran digital, serta melakukan validasi objek pajak secara berkala.

Seluruh perangkat daerah juga diminta menerapkan strategi yang lebih agresif demi mendongkrak realisasi PAD pada Triwulan III dan IV.

Penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) terus digencarkan sebagai instrumen utama untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta meminimalisasi risiko penyalahgunaan anggaran.

Pemkab Barru berkomitmen memperkuat integrasi sistem, memperbaiki infrastruktur digital di wilayah pelosok, serta menggandeng sektor perbankan.

​Sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya transaksi non-tunai, momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebelumnya telah dimanfaatkan melalui program Semarak Merdeka di Alun-Alun Colliq Pujie, di mana ribuan warga aktif menggunakan QRIS.

Dalam kesempatan HLM TP2DD ini, penghargaan khusus turut diserahkan kepada:

- ​Desa Siddo, sebagai desa dengan frekuensi transaksi digital/QRIS terbanyak.

- ​PT Philips Seafood, sebagai wajib pajak PBB perusahaan paling patuh dalam kategori pajak tinggi.

​Mengakhiri arahannya, Bupati Andi Ina menyampaikan apresiasi mendalam kepada BI Perwakilan Sulsel, jajaran perbankan mitra, serta seluruh wajib pajak.

Ia berharap forum TP2DD ini mampu merajut sinergitas lintas sektoral guna mewujudkan kemandirian fiskal Kabupaten Barru yang berlandaskan transparansi dan pelayanan publik berkualitas sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menjunjung tinggi akurasi dan keberimbangan informasi.