GERAKTIMUR.COM — BARRU - Guna memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran dan berkeadilan, Polres Barru menggelar forum koordinasi strategis bersama Pemerintah Kabupaten Barru, pihak Pertamina, pengelola SPBU, pemerintah desa, serta perwakilan nelayan.
Rapat yang berlangsung di Aula Wira Bhakti Satria Polres Barru pada Selasa (1/9/2026) ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Barru, Kompol Hardjoko, S.H., M.H.
Pertemuan difokuskan untuk mencari solusi konkret atas berbagai dinamika penyaluran di lapangan, mulai dari pemerataan pelayanan, manajemen antrean, zonasi wilayah, hingga verifikasi surat rekomendasi.
Dalam arahannya, Kompol Hardjoko menegaskan pentingnya membangun kesepahaman lintas sektor agar kebutuhan operasional para nelayan terpenuhi secara optimal tanpa mengorbankan hak masyarakat umum di SPBU.
“Yang kita harapkan adalah adanya kesepahaman antara nelayan dan pihak SPBU, sehingga kebutuhan BBM untuk operasional nelayan dapat terpenuhi dengan baik, sementara pelayanan SPBU tetap berjalan sesuai ketentuan,” ujar Kompol Hardjoko.
Pendekatan kolaboratif ini dinilai krusial agar roda perekonomian masyarakat pesisir di Kabupaten Barru dapat terus bergerak beriringan dengan ketertiban dan kelancaran distribusi energi.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barru, H. Muhammad Ushuluddin, memaparkan bahwa terdapat 4.517 nelayan terdata di wilayahnya, dengan 3.132 nelayan di antaranya telah mengantongi izin resmi atau rekomendasi penyaluran yang tersebar di enam SPBU.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Barru, Iptu A. Fadly Yusuf, S.H., M.H., menyoroti urgensi penataan zona pelayanan, verifikasi dokumen, serta pengawasan ketat terhadap penggunaan surat kuasa guna mencegah potensi penyalahgunaan maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Perwakilan nelayan Kecamatan Tanete Rilau mengusulkan penambahan titik lokasi pengambilan BBM guna mengurai kepadatan di SPBU tertentu.
Pihak pengelola SPBU menyatakan komitmen melayani nelayan yang memenuhi syarat melalui pengaturan waktu operasional khusus.
BACA JUGA:
Sementara itu, perwakilan Pertamina memastikan kuota tiap SPBU telah disesuaikan serta diperkuat dengan sistem digitalisasi dan pemantauan CCTV secara berkala.
Melalui forum ini, seluruh pihak sepakat untuk mengawal distribusi BBM bersubsidi secara transparan dan akuntabel demi kesejahteraan nelayan di Kabupaten Barru.
