GERAKTIMUR.COM — BARRU – Pemerintah Kabupaten Barru bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus menggelar rapat strategis untuk menyikapi berbagai persoalan krusial yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Forum lintas sektor ini membahas sejumlah isu utama, mulai dari ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), kelistrikan, air bersih, pencegahan karhutla, distribusi LPG 3 kg, hingga masalah ketenagakerjaan.

​Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., ini dilangsungkan di Rumah Jabatan Bupati Barru pada Jumat malam (11/9/2026).

Langkah cepat ini diambil guna memastikan kehadiran negara dirasakan secara nyata melalui solusi dan tindak lanjut yang terukur.

​Dalam arahannya, Bupati Andi Ina menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor tidak boleh sekadar menjadi ruang identifikasi masalah, melainkan harus bermuara pada aksi nyata demi meredam potensi keresahan di tengah masyarakat.

​"Tujuan kita bagaimana fenomena yang ada ini jangan sampai membuat masyarakat panik dan takut. Yang paling penting adalah keselamatan dan keamanan masyarakat," tegas Andi Ina.

​Berikut adalah sejumlah poin penting dan solusi konkret yang dihasilkan dari forum Forkopimda Plus:

- ​Sektor BBM: Pertamina Patra Niaga memastikan tidak ada pemotongan kuota untuk Kabupaten Barru. Penyaluran harian dipatok sekitar 104 kiloliter Pertalite dan 104 kiloliter solar dengan tambahan pasokan 15 hingga 20 persen.

Pemkab Barru melalui Wakil Bupati meminta pengawasan ketat terhadap tata kelola SPBU, penertiban antrean di SPBU Bojo, serta penegasan bahwa pengurusan surat rekomendasi penambahan kuota dari bupati tidak dipungut biaya (nol rupiah).

Bupati juga tidak segan merekomendasikan penutupan SPBU jika ditemukan pelanggaran pelayanan yang merugikan warga lokal dan nelayan.

- ​Sektor Kelistrikan: Menanggapi keluhan pemadaman, pihak ULP PLN Barru menjelaskan adanya pemeliharaan infrastruktur sistem kelistrikan Sulawesi Selatan.

Pemkab meminta PLN memperbaiki komunikasi jadwal pemadaman secara transparan. Secara khusus, Bupati menegaskan agar pasokan listrik di RSUD Barru menjadi prioritas tanpa ada pemadaman demi melindungi keselamatan pasien.

- ​Air Bersih & Karhutla: Penanganan darurat kekeringan akibat penurunan debit air dilakukan lewat distribusi mobil tangki oleh lintas instansi (Perumda Air Minum Tirta Waesai, BPBD, PMI, TNI, dan Damkar), yang diiringi perumusan perencanaan jangka panjang.

Sementara itu, untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), jajaran TNI-Polri dan Kejari Barru sepakat memperkuat edukasi, mitigasi hingga tingkat desa, serta penegakan hukum tegas bagi pelaku pembakaran sengaja.

- ​LPG 3 Kg & Ketenagakerjaan: Pemerintah menyoroti ketepatan sasaran subsidi gas elpiji melalui penertiban pangkalan dan pengecer.

Adapun persoalan PHK di PT Layar Perkasa Nusantara saat ini tengah dikawal melalui jalur mediasi tripartit untuk melindungi hak pekerja sekaligus menjaga iklim investasi daerah.

​Menutup pertemuan tersebut, Bupati Andi Ina mengapresiasi soliditas TNI, Polri, BPBD, dan seluruh pemangku kepentingan.

Ia mengingatkan agar setiap informasi yang beredar di masyarakat dikelola dengan bijak melalui komunikasi publik yang faktual dan berimbang guna menghindari kepanikan.

​"Kekompakan lintas sektor dan komunikasi yang baik menjadi kunci agar persoalan di tengah masyarakat dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar," pungkasnya.